Pada 19 November 2008, sejumlah LSM Papua membentuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura. Hari ini organisasi itu berusia 18 tahun. Umur 18 di Papua adalah umur anak lulus SMA: saat yang pas untuk bertanya apa yang sudah dicapai dan ke mana akan melangkah.
Mari lihat perjalanannya.
- 2008: KNPB berdiri di Jayapura.
- 2010: Kongres pertama menetapkan program politik: Papua Barat merdeka. Buchtar Tabuni dipilih menjadi ketua.
- 2011: Demo referendum digelar di berbagai kota, dari Jayapura sampai Merauke.
- 2012: Di depan kampus Unipa, Manokwari, demo KNPB berujung bentrok. Lima polisi luka di kepala karena lemparan batu, dan sebelas aktivis sempat diamankan.
- 2016: Demo KNPB di Waena berlangsung ricuh. Warga menyebut sejumlah gerobak dan lapak penjual pinang dibakar.
- 2019: Di tengah protes anti-rasisme, KNPB menyerukan mogok sipil untuk menuntut referendum.
- 2020: KNPB menolak "pemerintahan sementara" yang diumumkan Benny Wenda.
- 2024: KNPB menolak Pemilu 2024.
- 2026: KNPB menolak Otsus dan meminta PBB meninjau ulang Resolusi 2504 tahun 1969.
Selama 18 tahun, tuntutannya tidak berubah satu huruf pun: referendum.
Sementara itu, Papua terus berubah. Dana Otonomi Khusus dinaikkan lewat UU No. 2 Tahun 2021. Empat provinsi baru lahir, dan kursi-kursinya diisi orang asli Papua. Ribuan anak Papua kuliah dengan beasiswa, sebagian sampai ke Inggris dan Selandia Baru. Semua itu tidak lahir dari spanduk referendum, dan KNPB justru menuntut Otsus, salah satu sumber dananya, dicabut.
Menyuarakan pendapat adalah hak, dan KNPB menyatakan memilih jalan damai. Tetapi 18 tahun adalah waktu yang cukup untuk menilai sebuah gerakan dari hasilnya, bukan dari kerasnya teriakannya. Berapa sekolah yang dibangun? Berapa mama-mama pasar yang hidupnya lebih baik? Berapa anak muda yang masa depannya lebih terang setelah ikut turun ke jalan?
Di hari jadinya yang ke-18, KNPB layak ditanya dengan jujur: sampai kapan anak muda Papua diajak mengejar janji yang sama, sementara kampung mereka menunggu dibangun?