Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan pembayaran ganti rugi lahan pada 2026 untuk melanjutkan rencana pelebaran ruas jalan Maruni-Maripi. Langkah ini ditempuh setelah proses pembebasan lahan sempat tertunda akibat pengalihan anggaran untuk kebutuhan lain. Pelebaran tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan konektivitas dan penataan infrastruktur strategis di wilayah Manokwari.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan secara bertahap sejak 2021. Pemerintah sebelumnya menyediakan Rp25 miliar pada 2021, tambahan Rp15 miliar pada 2022, serta Rp10 miliar melalui APBD perubahan. Anggaran tersebut semula diarahkan untuk pembebasan lahan pada ruas Maripi hingga Arfai, tepatnya sampai pertigaan kantor gubernur, tetapi realisasinya belum tuntas karena terjadi pengalihan untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya.
Pembebasan Lahan Menjadi Tahap Awal Pembangunan
Berdasarkan informasi yang disadur dari ANTARA News Papua Tengah, pemerintah provinsi telah menyelesaikan penilaian lahan pada 2025. Penilaian itu menjadi dasar dalam menetapkan besaran ganti rugi yang akan diterima masyarakat pemilik lahan. Dengan tersedianya dasar penilaian tersebut, pembayaran untuk segmen pertama direncanakan segera direalisasikan sebagai tahap awal untuk menggerakkan kembali proses pelebaran jalan.
Ruas jalan yang menghubungkan Maruni dan Maripi dirancang memiliki lebar total 24 meter. Rancangan itu mencakup badan jalan masing-masing sembilan meter, jalur hijau selebar satu meter di bagian tengah, serta drainase dan trotoar dengan lebar 2,5 meter pada sisi kiri dan kanan.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa proyek tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas, tetapi juga memperbaiki keselamatan pengguna jalan, pengelolaan air permukaan, dan kualitas ruang publik di sepanjang koridor pembangunan.
Penyesuaian Trase dan Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi akan menyesuaikan trase dengan kondisi lapangan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengurangi kebutuhan pembongkaran bangunan bertingkat dan fasilitas publik yang berpotensi meningkatkan biaya pembebasan lahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan proyek lebih efisien, sekaligus menjaga agar dampak pembangunan terhadap aset masyarakat dan layanan publik dapat dikelola secara terukur.
Persiapan teknis juga mencakup pemindahan tiang listrik yang berdasarkan perhitungan PLN membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar. Selain itu, penataan drainase dan jaringan utilitas menjadi bagian yang harus disiapkan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pembangunan jalan tidak menimbulkan gangguan terhadap pasokan listrik, sistem drainase, maupun jaringan pelayanan dasar lainnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah mengirimkan surat permohonan pertemuan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas dukungan pembiayaan. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting karena ruas Maruni-Maripi berstatus jalan nasional, sementara kebutuhan pembiayaan proyek mencakup pembebasan lahan, relokasi utilitas, serta pembangunan fisik jalan dan fasilitas pendukungnya. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, PLN, dan masyarakat pemilik lahan akan menjadi faktor penentu kelancaran proyek.
Jika pembebasan lahan dapat diselesaikan dan dukungan pembiayaan tersedia, pelebaran jalan Maruni-Maripi berpeluang memperkuat akses transportasi dan mendukung pertumbuhan kawasan di Manokwari. Infrastruktur yang lebih lebar, dilengkapi drainase dan trotoar, dapat meningkatkan kelancaran mobilitas orang serta distribusi barang. Pemerintah berharap tahapan yang sempat tertunda tidak kembali mengalami hambatan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

