Dinas Kesehatan Papua Pegunungan merumuskan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kesehatan di delapan kabupaten. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Perumusan strategi dilakukan melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah atau Rakerkesda 2026 yang mempertemukan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pemangku kepentingan terkait.
Forum ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi pembangunan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Pegunungan Titus Kogoya menyampaikan bahwa hasil Rakerkesda tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau catatan rapat. Rekomendasi yang telah dirumuskan perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan nyata, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat menjadi dasar kerja bersama dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih terarah. Pendekatan tersebut juga penting untuk memastikan kebijakan kesehatan memiliki kesinambungan dalam pelaksanaan dan pengawasan.
Memperkuat Koordinasi dan Pemerataan Pelayanan
Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua, Titus Kogoya mengatakan Rakerkesda 2026 diselenggarakan sebagai langkah untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan kesehatan di Papua Pegunungan. Menurut dia, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, akses pelayanan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.
Pemerataan layanan bagi masyarakat juga belum maksimal sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang dilakukan secara bersama-sama. Kondisi tersebut menuntut perencanaan yang lebih responsif terhadap karakteristik serta kebutuhan setiap wilayah.
Dalam penutupan Rakerkesda 2026, Titus menekankan pentingnya komitmen, kerja sama, koordinasi, dan tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar upaya peningkatan layanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga dapat membantu menyelaraskan prioritas, mengoptimalkan sumber daya, serta memperjelas pembagian peran dalam pelaksanaan program kesehatan.
Langkah ini sekaligus membuka ruang untuk memperkuat akuntabilitas, karena setiap rekomendasi dapat diikuti dengan program, kegiatan, dan tanggung jawab yang lebih terukur.
Roadmap Menuju Kesehatan yang Mandiri
Rakerkesda 2026 mengusung tema percepatan transformasi kesehatan menuju Papua Pegunungan yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Tema tersebut menempatkan transformasi kesehatan sebagai agenda yang membutuhkan proses berkelanjutan, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Pelayanan yang berkualitas harus dibarengi dengan pemerataan akses dan keterjangkauan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Karena itu, penguatan sistem kesehatan perlu dikerjakan melalui kebijakan yang konsisten dan kerja sama lintas pemerintahan.
Menurut Titus, perumusan langkah strategis berfungsi sebagai peta jalan atau roadmap bagi pembangunan kesehatan di Papua Pegunungan. Roadmap itu diharapkan membantu pemerintah mengarahkan alokasi sumber daya dan kebijakan agar mampu merespons tantangan kesehatan secara cepat serta tepat sasaran. Bagi masyarakat, keberadaan arah kebijakan yang jelas dapat memperkuat kepastian terhadap pengembangan pelayanan kesehatan di daerah.
Ke depan, tindak lanjut atas rekomendasi Rakerkesda menjadi kunci untuk mengubah hasil pembahasan menjadi perbaikan layanan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan di delapan kabupaten.
