Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai langkah memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Usulan tersebut diproses melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Papua Pegunungan dengan target pembangunan awal pada 2027. Kehadiran PLBN diharapkan membuka akses yang lebih tertata bagi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten di Tanah Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dari total 34 distrik yang berada di wilayah tersebut, delapan distrik memiliki garis perbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun, hingga kini belum terdapat PLBN yang dapat menjadi pusat layanan lintas batas sekaligus instrumen penguatan kehadiran negara secara terpadu.
Menyiapkan Titik Prioritas dan Dokumen Pendukung
Plt Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Papua Pegunungan Elix Bidana mengatakan pemerintah daerah sedang mendorong pemerintah pusat agar pembangunan PLBN segera direalisasikan. Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua, pemerintah merencanakan pembangunan PLBN di tiga titik di Pegunungan Bintang, tetapi tahap awal dipusatkan pada satu lokasi prioritas. Lokasi tersebut berada di Distrik Tarup, tepatnya Dusun Diki, dengan lahan yang telah disiapkan seluas 15 hektare.
Penetapan lokasi prioritas itu menjadi bagian dari persiapan teknis dan administratif sebelum rencana pembangunan diajukan ke tingkat pusat. Pemerintah daerah kini menyiapkan dokumen pertanahan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta persyaratan pendukung lainnya. Selain itu, surat penetapan lokasi akan diterbitkan untuk melengkapi dokumen sebelum proses tersebut dilanjutkan dengan menunggu Keputusan Presiden sebagai landasan tahap awal pembangunan PLBN.
Memperkuat Layanan Dasar dan Ekonomi Perbatasan
Pembangunan PLBN juga berkaitan dengan sejarah dan tata kelola perbatasan di Pegunungan Bintang. Di wilayah yang dahulu masih menjadi distrik atau kecamatan dari Kabupaten Jayawijaya itu terdapat 10 dari 52 tugu perbatasan yang dibangun Pemerintah Indonesia ketika kawasan tersebut masih bernama Irian Jaya. Keberadaan tugu menjadi penanda wilayah, sedangkan PLBN diharapkan menghadirkan fungsi yang lebih luas melalui pengawasan, pelayanan, dan koordinasi antarinstansi.
Selama belum memiliki PLBN, pemerintah menggunakan pendekatan negara dan pendekatan keluarga dalam berinteraksi dengan masyarakat yang tinggal di perbatasan Pegunungan Bintang dan Papua Nugini. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hubungan sosial masyarakat perbatasan, sekaligus memastikan kedaulatan dan administrasi negara berjalan secara proporsional.
Jika pembangunan dapat dimulai pada 2027, PLBN diharapkan menjadi simpul baru bagi percepatan pembangunan kawasan, peningkatan akses layanan dasar, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi yang lebih teratur dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

