Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat kapasitas dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang diangkat melalui mekanisme otonomi khusus (otsus). Langkah tersebut ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan, memperkuat pengawasan pembangunan, serta memastikan kebijakan dan pemanfaatan anggaran otsus menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Penguatan dilakukan melalui rapat koordinasi anggota DPRK mekanisme pengangkatan se-Provinsi Papua Pegunungan.
Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan ruang bagi keterwakilan orang asli Papua dalam proses pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Keterwakilan tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui lembaga legislatif sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dengan kapasitas yang memadai, anggota DPRK diharapkan mampu menjalankan kewenangan secara efektif, berdasarkan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat.
Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Otsus
Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menekankan bahwa anggota DPRK perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan, terutama terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dana otsus. Anggaran tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya orang asli Papua.
Keberhasilan otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan nyata yang dihasilkan bagi pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Penguatan kapasitas legislatif juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hubungan kerja antara DPRK dan pemerintah kabupaten. Pemahaman mengenai kewenangan, perencanaan pembangunan, penganggaran, serta mekanisme pengawasan akan membantu anggota DPRK menilai apakah program telah sesuai dengan prioritas daerah. Koordinasi yang lebih kuat diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan yang lebih terukur, mengurangi kesenjangan informasi, dan mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan di tingkat kabupaten.
Regulasi Perlu Selaras dengan Kebutuhan Daerah
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga mengemukakan sejumlah kendala teknis dalam menyerap dan memanfaatkan dana otsus. Regulasi teknis dinilai membatasi ruang gerak pemerintah ketika menyusun rencana kerja dan anggaran, terutama untuk program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyebut beberapa kegiatan tidak dapat diakomodasi dalam subkegiatan yang tersedia pada ketentuan pusat, termasuk akibat pembatasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146.
Keterbatasan itu disebut turut memengaruhi pelaksanaan program otsus di daerah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan bantuan hibah gereja dan kegiatan umum agar manfaat anggaran tetap dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong koordinasi serta peninjauan kembali terhadap regulasi pendukung, sehingga hierarki kebijakan otonomi khusus dapat memberikan kewenangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil daerah tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman bersama dan langkah konkret bagi jajaran pemerintahan serta legislatif kabupaten dalam menjalankan kewenangan masing-masing. Penguatan anggota DPRK tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi harus diterapkan dalam proses pengawasan, penyusunan kebijakan, dan pengawalan program pembangunan.
Dengan tata kelola yang semakin terbuka, koordinasi yang konsisten, serta regulasi yang responsif terhadap kondisi daerah, otonomi khusus dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
