Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,787 triliun kepada tujuh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya hingga September 2026. Realisasi tersebut mencapai 72,77 persen dari total pagu TKD tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp6,579 triliun.
Penyaluran ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pemerataan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh alokasi dapat tersalurkan pada triwulan terakhir dengan tetap menjaga ketepatan administrasi dan kualitas pelaporan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Guntur Supriyanto mengatakan, kinerja penyaluran TKD bagi pemerintah daerah di Papua Barat Daya terus bergerak hingga memasuki akhir tahun anggaran. Ia berharap pemerintah daerah dapat memenuhi persyaratan penyaluran secara tepat waktu sehingga sisa alokasi dapat direalisasikan secara optimal.
Percepatan tersebut penting agar anggaran yang tersedia segera mendukung program prioritas di masing-masing daerah. Namun, proses pencairan tetap harus didasarkan pada verifikasi dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Penyaluran Menopang Kapasitas Fiskal Daerah
Berdasarkan informasi yang disadur dari ANTARA News Papua Tengah, Kabupaten Sorong menerima penyaluran terbesar secara nominal, yakni Rp877,790 miliar dari pagu Rp1,151 triliun. Berikutnya, Kabupaten Raja Ampat memperoleh Rp847,170 miliar dari pagu Rp1,112 triliun, sedangkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerima Rp703,980 miliar dari alokasi Rp1,009 triliun.
Kabupaten Tambrauw tercatat menerima Rp655,840 miliar dari pagu Rp878,690 miliar, sementara Kota Sorong memperoleh Rp649,040 miliar dari pagu Rp831,990 miliar.
Adapun penyaluran bagi Kabupaten Sorong Selatan mencapai Rp560,370 miliar dan Kabupaten Maybrat sebesar Rp493,210 miliar dari pagu Rp793,890 miliar. Dari sisi persentase, Kota Sorong menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yaitu 78,01 persen dari total pagu. Komposisi TKD tersebut didominasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp2,748 triliun dan dana otonomi khusus (otsus) Rp926,430 miliar.
Selain itu, pemerintah menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp539,280 miliar, dana bagi hasil sekitar Rp372,120 miliar, Dana Desa Rp171,290 miliar, serta DAK fisik sekitar Rp30,620 miliar.
Ruang Fiskal untuk Layanan Dasar dan Pembangunan
Penyaluran TKD memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan layanan dasar dan program pembangunan. Dana tersebut dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
DAU dan dana otsus yang menjadi komponen terbesar berperan penting dalam menjaga kesinambungan belanja daerah, terutama ketika kapasitas pendapatan asli daerah masih terbatas. Sementara itu, DAK fisik dan nonfisik dapat memperkuat pembiayaan kegiatan sektoral sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Guntur menegaskan, percepatan penyaluran harus berjalan seiring dengan tata kelola yang akuntabel. Setiap pemerintah daerah perlu memastikan seluruh dokumen persyaratan salur untuk masing-masing jenis TKD telah lengkap dan dapat diverifikasi sebelum pencairan dilakukan.
Dengan realisasi yang telah mencapai 72,77 persen, Papua Barat Daya memiliki dasar fiskal yang kuat untuk melanjutkan program pembangunan pada triwulan terakhir 2026. Optimalisasi sisa anggaran secara tepat sasaran, disertai pelaporan yang berkualitas, akan menentukan seberapa besar dana transfer tersebut menghasilkan perbaikan layanan publik dan manfaat nyata bagi masyarakat di tujuh daerah penerima.

