Hasil perikanan Papua Barat Daya yang diekspor secara langsung dari daerah tersebut baru mencapai sekitar 1,2 persen atau 1.609.472 kilogram. Sebagian besar lainnya, yakni sekitar 98,8 persen atau 131.184.082 kilogram, masih diserap pasar domestik dan dikirim ke sejumlah daerah seperti Jakarta serta Surabaya sebelum berpotensi diteruskan ke pasar ekspor.
Kondisi ini menjadi perhatian dalam pembahasan hilirisasi komoditas karena menunjukkan masih besarnya peluang untuk meningkatkan nilai tambah perikanan di daerah asal.
Potensi Perikanan dan Akses Pasar Global
Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Sorong, Kasrida, menyampaikan data tersebut dalam pembahasan bersama Komite II DPD RI di Sorong. Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua Tengah, ia menilai Papua Barat Daya memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, tetapi sebagian produknya masih harus melewati daerah lain sebelum masuk ke pasar internasional.
Rantai distribusi semacam itu membuat kesempatan untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal.
Pada 2025, volume ekspor hasil perikanan Papua Barat Daya tercatat sekitar 2.178.000 kilogram. Komoditas yang menjadi andalan meliputi udang sebanyak 1.200.000 kilogram, ikan tenggiri 375.000 kilogram, dan tuna 280.000 kilogram. Produk perikanan dari wilayah ini telah dipasarkan ke sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, Timor-Leste, Arab Saudi, dan Vietnam.
Penguatan Ekosistem Ekspor di Sorong
Untuk mendorong peningkatan ekspor langsung, PPMHKP Sorong mengusulkan pembentukan klinik ekspor sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan administrasi, mutu, karantina, kepabeanan, hingga kebutuhan teknis lain yang kerap dihadapi perusahaan. Layanan dapat dikembangkan secara luring maupun daring agar pelaku usaha memperoleh akses konsultasi yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Penguatan ekosistem ekspor memerlukan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, bea cukai, karantina, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar setiap kendala dapat ditangani secara menyeluruh, bukan secara terpisah oleh masing-masing lembaga. Dengan mekanisme pelayanan yang lebih terpadu, pelaku usaha perikanan diharapkan mampu meningkatkan kepastian proses pengiriman sekaligus memperluas akses ke pembeli internasional.
Sejumlah kebutuhan dasar industri juga perlu diperkuat, mulai dari rantai dingin, ketersediaan bahan baku, fasilitas pengolahan, sumber daya manusia, energi, hingga infrastruktur dan logistik. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Papua Barat Daya terdiri atas banyak wilayah kepulauan. Jarak antara lokasi penangkapan dan unit pengolahan membuat pengendalian suhu serta mutu produk harus dilakukan secara konsisten agar hasil perikanan tetap memenuhi persyaratan pasar.
Mutu Produk dan Peluang Nilai Tambah Daerah
Selain infrastruktur, pemenuhan standar jaminan mutu menjadi syarat penting untuk memperluas ekspor. Data PPMHKP Sorong menunjukkan sekitar 96 unit usaha di Papua Barat Daya telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), sementara sembilan unit telah mengantongi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Saat ini, ekspor disebut masih berasal dari sembilan unit usaha yang memiliki sertifikasi HACCP tersebut.
Perluasan kapasitas pengolahan dan peningkatan jumlah pelaku usaha bersertifikasi dapat membuka ruang bagi produk perikanan Papua Barat Daya untuk diekspor langsung dari Sorong. Langkah ini berpotensi memperkuat kegiatan usaha, menciptakan kebutuhan tenaga kerja terampil, dan meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah penghasil.
Berdasarkan data yang disadur dari pemberitaan ANTARA News Papua Tengah, penguatan fasilitas, sertifikasi, serta koordinasi lintas sektor menjadi fondasi agar lebih banyak nilai tambah komoditas perikanan dinikmati daerah asal, bukan hanya wilayah yang menjadi tempat transit atau pengolahan lanjutan.
