Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat kerja sama untuk mempercepat pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kota Jayapura. Langkah ini diarahkan untuk memastikan program pengembangan kawasan pesisir dapat segera berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal mengatakan, kerja sama dengan Kejati Papua menjadi bagian penting dari upaya membangun sinergi dan koordinasi antarlembaga. Menurut dia, dukungan tersebut dibutuhkan sejak tahap pembangunan hingga KNMP memasuki fase operasional. Dengan koordinasi yang lebih kuat, pemerintah berharap kehadiran program ini dapat berlangsung tepat sasaran dan memberikan dasar pengelolaan yang jelas bagi masyarakat nelayan.
Memperkuat Tata Kelola Pembangunan Pesisir
Sebagaimana disadur dari CenderawasihPos, Iman menjelaskan bahwa penandatanganan PKS diharapkan mempercepat kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Papua. Kemitraan DKP dan Kejati tidak hanya berorientasi pada percepatan pelaksanaan, tetapi juga pada kepastian proses agar setiap tahapan pembangunan dan operasionalisasi mengikuti aturan yang berlaku. Pendekatan tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas program yang menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.
Keterlibatan Kejati Papua memberikan ruang bagi penguatan koordinasi hukum dan tata kelola dalam pelaksanaan program. Bagi DKP, kolaborasi ini diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan terukur. Meskipun rincian lokasi, nilai investasi, serta jadwal operasional KNMP belum disampaikan, kerja sama antarlembaga tersebut menjadi fondasi awal untuk mempercepat realisasi program di wilayah Papua.
Mendorong Aktivitas Ekonomi Nelayan
Iman menyampaikan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan. Program ini memiliki kaitan langsung dengan upaya memperkuat ekosistem usaha perikanan, mulai dari pengelolaan kawasan hingga pemanfaatan potensi ekonomi yang tersedia. Jika dilaksanakan secara konsisten, KNMP dapat menjadi wadah yang mendukung produktivitas, keteraturan, dan keberlanjutan kegiatan nelayan di Papua.
Percepatan pembangunan dan operasionalisasi KNMP juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menata dukungan terhadap masyarakat pesisir secara lebih terpadu. Kejelasan koordinasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterlibatan lembaga teknis dan penegak hukum akan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Ke depan, keberhasilan KNMP perlu diukur melalui kesiapan fasilitas, efektivitas pengelolaan, peningkatan kegiatan ekonomi nelayan, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat pesisir Papua.

