Pemerintah Provinsi Papua memfokuskan penanganan terhadap 395.863 penduduk yang masuk kelompok kesejahteraan terbawah atau desil 1 hingga 3. Kebijakan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menetapkan sasaran program perlindungan sosial.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan warga yang membutuhkan memperoleh akses bantuan secara lebih tepat, terukur, dan sesuai kondisi faktual di sembilan kabupaten dan kota di Papua.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Papua Herald J. Berhitu menjelaskan, data DTSEN mencatat 222.495 jiwa berada pada desil 1, sebanyak 91.870 jiwa pada desil 2, dan 81.498 jiwa termasuk desil 3. Kelompok tersebut menjadi perhatian utama pemerintah karena berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah dan membutuhkan intervensi perlindungan sosial.
Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua, pemerintah daerah terus berupaya agar warga yang masuk dalam kelompok itu dapat terakomodasi sebagai penerima bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan atau PKH.
Data Terpadu Menjadi Dasar Perlindungan Sosial
Penggunaan DTSEN memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berdasarkan informasi sosial ekonomi yang lebih terarah. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai daftar penerima bantuan, tetapi juga menjadi acuan dalam mengenali kondisi rumah tangga, menentukan tingkat kebutuhan, serta menyusun prioritas intervensi. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Herald menegaskan, upaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas sosial di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah daerah di setiap wilayah memiliki peran penting dalam memeriksa dan memperbarui informasi warga, termasuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dan diusulkan sebagai sasaran program.
Proses tersebut diperlukan karena kondisi sosial ekonomi dapat berubah, baik akibat kehilangan pendapatan, perubahan komposisi keluarga, maupun faktor lain yang memengaruhi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.
Penguatan Koordinasi untuk Ketepatan Sasaran
Pemerintah provinsi menempatkan pendataan sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan perlindungan sosial. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota diperlukan agar informasi mengenai warga desil terbawah dapat diperbarui secara berkala dan tidak berhenti pada pencatatan administratif. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi warga yang membutuhkan intervensi serta menyesuaikan bentuk bantuan dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Fokus terhadap 395.863 warga desil 1 hingga 3 menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Papua membutuhkan strategi yang terukur dan berkelanjutan. Penyaluran bantuan sosial yang bersandar pada data yang akurat dapat membantu memperkuat daya tahan keluarga penerima manfaat, menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, dan membuka akses terhadap program pemerintah lainnya.
Pada saat yang sama, pembaruan data secara konsisten akan mendukung transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta membantu pemerintah mengarahkan sumber daya kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Ke depan, kesinambungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan sosial menjangkau masyarakat secara merata. Pemutakhiran DTSEN, verifikasi lapangan, dan pengusulan penerima secara cermat perlu terus dilakukan agar program seperti PKH maupun bantuan sosial lainnya memiliki dampak yang lebih nyata.
Dengan tata kelola data yang semakin baik, kebijakan penanganan kesejahteraan dapat diarahkan untuk tidak hanya merespons kebutuhan saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kualitas hidup masyarakat Papua.
