Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Papua Barat serta Papua Barat Daya mencapai Rp2,02 miliar hingga September 2026. Capaian tersebut terdiri atas penerimaan bea masuk sekitar Rp1,43 miliar dan penerimaan cukai Rp0,59 miliar. Nilai itu setara dengan 2.299,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp88,03 juta, sekaligus menunjukkan kontribusi aktivitas perdagangan lintas wilayah terhadap penerimaan negara.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Manokwari Agus Wibowo menjelaskan, capaian tersebut dipengaruhi oleh kegiatan impor yang berlangsung di dua provinsi tersebut. Salah satu penerimaan utama berasal dari kegiatan fasilitas perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) PT Semen Conch pada Januari 2026 dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar.
Selain itu, terdapat penerimaan lainnya sebesar Rp498,86 juta yang turut memperkuat realisasi hingga triwulan III.
Aktivitas Impor Menopang Penerimaan Regional
Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua Tengah, KPPBC Manokwari menjadi unit kerja dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan bea dan cukai regional, yakni 67,09 persen atau sekitar Rp1,39 miliar. Posisi berikutnya ditempati KPPBC Sorong dengan penerimaan Rp510 juta dan KPPBC Fakfak sebesar Rp120 juta. Dominasi Manokwari terutama berkaitan dengan kegiatan impor gypsum non-FTA yang dilakukan PT Semen Conch.
Selain bea masuk dan cukai, tiga KPPBC di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menghimpun pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan nilai Rp63,95 miliar. Penerimaan itu terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar Rp57,30 miliar serta pajak penghasilan (PPh) impor senilai Rp6,64 miliar.
Besarnya PDRI memperlihatkan bahwa aktivitas importasi tidak hanya berkontribusi melalui pungutan kepabeanan, tetapi juga memberikan tambahan penerimaan perpajakan yang signifikan bagi negara.
Pengawasan dan Fasilitas untuk Sektor Strategis
Bea Cukai Manokwari terus mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha sekaligus memastikan proses importasi berjalan sesuai ketentuan. Agus menyampaikan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai bersifat fluktuatif karena sangat bergantung pada volume serta jenis kegiatan impor. Karena itu, penguatan pelayanan, pengawasan, dan koordinasi dengan dunia usaha menjadi penting untuk menjaga kelancaran arus barang tanpa mengurangi fungsi pengendalian negara.
Di sektor hulu minyak dan gas bumi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menerbitkan 24 Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI. Fasilitas tersebut dimanfaatkan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama, antara lain BP Berau, Genting Oil Kasuri, dan Pertamina EP, dengan estimasi nilai pabean barang mencapai 178,27 juta dolar AS.
Kebijakan ini memberikan dukungan fiskal bagi kegiatan usaha strategis, meskipun nilai barang yang memperoleh fasilitas tersebut turun 23,71 persen dibandingkan periode Januari-September 2025.
Perkembangan penerimaan hingga September 2026 menegaskan pentingnya pengelolaan kepabeanan yang adaptif di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Di satu sisi, penerimaan dari impor memperkuat kapasitas fiskal nasional; di sisi lain, fasilitas perpajakan dan kepabeanan dapat membantu menjaga keberlanjutan investasi pada sektor konstruksi serta hulu migas.
Dengan pengawasan yang konsisten dan pelayanan yang efisien, aktivitas perdagangan regional berpeluang terus memberikan manfaat bagi perekonomian daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan.

