Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melibatkan masyarakat dalam penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Maksegara yang berada di wilayah Kabupaten Sorong dan Tambrauw. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat pesisir tetap menjadi bagian dari tata kelola kawasan. Dengan luas mencapai 162.874,03 hektare, Maksegara menjadi salah satu kawasan penting dalam penguatan perlindungan sumber daya perairan di Papua Barat Daya.
Pelibatan warga dilakukan sejak tahap perencanaan hingga proses penetapan kawasan. Pemerintah daerah menilai masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi laut, lokasi pemanfaatan sumber daya, serta wilayah yang perlu dilindungi. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun pengelolaan konservasi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan memperoleh dukungan dari masyarakat yang kehidupannya berkaitan erat dengan sumber daya pesisir.
Pengetahuan Lokal Menjadi Dasar Pengelolaan
Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penetapan Maksegara. Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solossa menyampaikan bahwa penetapan kawasan tersebut merupakan hasil proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan warga. Menurut dia, pengetahuan masyarakat dapat menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah laut yang lebih efektif.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ingin memastikan Maksegara tidak hanya memiliki perlindungan hukum, tetapi juga dikelola berdasarkan kondisi ekosistem, pola pemanfaatan laut, dan kebutuhan warga di sekitarnya. Informasi mengenai lokasi penangkapan ikan, jalur pemanfaatan, serta kawasan yang memiliki nilai ekologis menjadi pertimbangan dalam merancang pengelolaan. Keterlibatan tersebut juga dapat memperkuat rasa tanggung jawab bersama, sehingga perlindungan kawasan tidak semata-mata bergantung pada pengawasan pemerintah.
Menjaga Ekosistem dan Manfaat Ekonomi Warga
Setelah penetapan kawasan, tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan berjalan secara optimal dan konsisten. Perlindungan terhadap ekosistem laut perlu dilaksanakan beriringan dengan upaya mempertahankan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pengelola, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat melalui penyusunan aturan pemanfaatan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala.
Pengalaman pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat dapat menjadi rujukan bagi Maksegara. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Hasan Makasar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perairan.
Pembelajaran tersebut dapat membantu Papua Barat Daya membangun model pengelolaan yang melindungi keanekaragaman hayati, mendukung kegiatan perikanan yang bertanggung jawab, dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penetapan Maksegara merupakan bagian dari langkah nasional dalam memperluas perlindungan kawasan perairan. Pada 2 September 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan dua kawasan konservasi, yakni kawasan Teon, Nila, dan Serua di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, seluas 683.826,89 hektare, serta Maksegara di Kabupaten Sorong dan Tambrauw, Papua Barat Daya, seluas 162.874,03 hektare.
Ke depan, keberhasilan Maksegara akan ditentukan oleh konsistensi pengawasan, keterbukaan tata kelola, dan kemampuan seluruh pihak menerjemahkan konservasi menjadi manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

